cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sekretariat Jurnal Politica
Contact Email
jurnal.politica@yahoo.com
Phone
+6221-5755987
Journal Mail Official
jurnal.politica@yahoo.com
Editorial Address
Sekretariat Jurnal Ilmiah "Politica" Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I, Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
ISSN : 20877900     EISSN : 2615076X     DOI : http://dx.doi.org/10.22212/jp
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Politica memuat tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019" : 6 Documents clear
Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Proses Perintisan Sistem Informasi Desa di Kalibening Dukun Magelang Jawa Tengah [The Role of Civil Society Organizations in Pioneering Village Information System in Kalibening, Dukun, Magelang, Central Java] Anggalih Bayu Muh Kamim
Jurnal Politica Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v10i2.1346

Abstract

Balai Sakinah ‘Aisyiyah community group has an important role as the development partner of the Kalibening Village, Dukun District, Magelang Regency. The MAMPU financial assistance scheme has encouraged BSA to drive innovation in pioneering the village information system (SID) in Kalibening. The pioneering of the said village information system was carried out in collaboration with students, the village government and some residents. An assessment of the village information system development process in Kalibening must be carried out to evaluate the overly dominant role of technical assistance in village development. This research was conducted with a participatory research method to allow researchers be a part of the studied phenomenon to explore the paradoxes that emerged from implementing the Balai Sakinah Aisyiyah’s technical assistance in pioneering the village information system in Kalibening, Dukun, Magelang. The data collection and analysis were carried out throughout the development of the village information system during the Gadjah Mada University community engagement program in Kalibening Village for a period of 50 days. The results of the study show that the model of technical assistance advocated by BSA in pioneering SID does indeed help the village innovation process. However, paradoxes arise in the disproportionately bigger role that civil society organizations played compared to that of the villagers. Civil society organizations designed the SID development method without prior consultations with the villagers. The dominance of the civil society organizations also resulted in knowledge gaps among villagers. They become nothing more than merely an object for data collection. Nevertheless, the students involved in the community engagement program facilitated the villagers to utilize the resulting data.AbstrakBalai Sakinah ‘Aisyiyah (BSA) memiliki peranan penting sebagai mitra pembangunan desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Bantuan skema donor MAMPU mendorong keterlibatan BSA dalam mendorong inovasi perintisan sistem informasi desa di Kalibening. Perintisan sistem informasi desa dilakukan bersama dengan para mahasiswa, pemerintah desa dan sebagian warga. Pengkajian terhadap proses perintisan sistem informasi desa di Kalibening perlu didalami untuk mengevaluasi terlalu dominannya peran bantuan teknis dalam pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian partisipatif untuk menjadikan peneliti menjadi bagian dari fenomena yang dikaji untuk menggali paradoks yang muncul dari pelaksanaan bantuan teknis BSA dalam perintisan sistem informasi desa di Kalibening, Dukun, Magelang. Pengumpulan dan analisis data dilakukan sepanjang pelaksanaan program perintisan sistem informasi di desa selama pelaksanaan KKN PPM UGM di Desa Kalibening selama 50 hari. Hasil penelitian menunjukan bahwa model bantuan teknis yang didorong BSA dalam perintisan SID memang membantu proses inovasi desa. Akan tetapi, muncul berbagai paradoks dalam peran organisasi masyarakat sipil yang terlalu banyak dibandingkan peran warga. Organisasi masyarakat sipil menentukan sendiri metode yang dipakai dalam perintisan SID tanpa terlebih dahulu melibatkan warga lain. Dominasi peran organisasi masyarakat sipil juga membawa masalah kesenjangan pengetahuan dengan warga. Warga semata menjadi objek yang kemudian coba dimediasi oleh mahasiswa KKN untuk dapat memanfaatkan data. Penelitian ini merekomendasikan kepada para pemangku kepentingan di Kalibening untuk melibatkan kelompok sasaran lain seperti kelompok tani, PKK, dan lain-lain dalam pemanfaatan sistem informasi desa.
Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters’ Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections] Joko Riskiyono
Jurnal Politica Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v10i2.1450

Abstract

The implementation of regional elections and simultaneous general elections marks the momentum of voters’ agency through democratic political education carried out in a direct, public, free and confidential manner. For this reason, public participation needs to be strengthened as stakeholders and agents of the general elections in charge of monitoring and overseeing legislative candidates and executive leadership candidates. The study was conducted to see whether the implementation of regional elections and simultaneous general elections has resulted in the promotion of voters’ agency through education in politics and democracy and public participation as stakeholders of general elections in overseeing regional elections and simultaneous general elections. Thus, the public will play a bigger role than merely complementary agents -- through participation and oversight -- in the festival of democracy. They will enabled to contribute to successful organization of honest, fair and reliable general elections.AbstrakPenyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serentak merupakan momentum kedaulatan rakyat melalui pendidikan politik secara demokratis yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Untuk itu diperlukan penguatan dalam pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dan pemegang kedaulatan. Salah satunya dengan menempatkan pemilih sebagai subyek yang berkuasa mengawasi dan mengontrol calon anggota legislatif dan calon pemimpin eksekutif. Kajian ini untuk melihat apakah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum telah menjadikan rakyat berdaulat sebagai sarana pendidikan politik berdemokrasi dan bagaimana pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serentak. Dengan demikian, masyarakat akan mempunyai peran yang lebih besar melalui partisipasi dan pengawasan daripada sekedar pelengkap kontestasi. Masyarakat akan mampu berkonstribusi pada keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum secara jujur, adil, dan terpercaya.
The Dynamics Beyond Counter Terrorism Measures in the Indo-Pacific [Dinamika di Luar Upaya Melawan Terorisme di Indo Pasifik] Samti Wira Wibawati; Marina Ika Sari; Yuli Ari Sulistyani
Jurnal Politica Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v10i2.1445

Abstract

The Indo-Pacific is a conceptual idea aimed at enhancing economic connectivity and security among states in the Indo-Pacific region. In line with the high interest from many Indo-Pacific states, security problems like terrorism are of common concerns that need to be addressed. Various existing security cooperation mechanisms have been established to solve this latent problem. However, these mechanisms have not been able to decrease the number of terrorist acts in the region. This study discusses the urgency of terrorism issues in the Indo-Pacific region with the current security cooperation mechanisms. This research uses qualitative method which allows the researchers to describe and explore the observed phenomenon. Using the theory of international cooperation, this research found that it is necessary to recalibrate the existing security cooperation or to focus on making a new and integrated mechanism in the Indo-Pacific region.AbstrakIndo-Pasifik adalah ide konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan keamanan di antara negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Sejalan dengan banyaknya kepentingan berbagai negara di Indo Pasifik, masalah keamanan seperti terorisme perlu menjadi perhatian bersama. Berbagai mekanisme kerjasama keamanan telah dibentuk untuk menangani masalah laten ini. Namun, mekanisme kerjasama keamanan yang ada belum mampu mengurangi angka tindak terorisme di kawasan. Studi ini membahas tentang urgensi masalah terorisme di kawasan Indo-Pasifik dengan mekanisme kerjasama keamanan yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana para peneliti dapat menggambarkan dan mengeksplorasi fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan teori kerjasama internasional, penelitian ini menemukan bahwa perlu untuk mengkalibrasi ulang kerjasama keamanan yang sudah ada atau fokus pada pembuatan mekanisme baru dan terintegrasi di kawasan Indo-Pasifik.
Post Truth Dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit [Post Truth in Indonesia-European Union Dispute Over Palm Oil Issue] Aditya Dwinda Pratama
Jurnal Politica Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v10i2.1446

Abstract

The dispute between the European Union (EU) and Indonesia over palm oil issue was triggered by the EU boycott of palm oil commodities. Indonesia as the largest producer of palm oil certainly feels disadvantaged by the EU's stance because it lost the market. The EU boycotted oil palm because it was not in line with its commitments on Sustainable Development Goals (SDGs) which focus on the environment. Palm oil is considered as a commodity that causes a lot of environmental damages. Indonesia challenged the EU at the World Trade Center (WTO) due to EU’s discrimination against the trade of palm oil in the European market. Indonesia also questioned EU's commitment to the SDGs with regard to poverty eradication, which Indonesia was working on. The dispute between the two parties in their defense has left questions about the truth behind their standpoints. As the world embarks into the age of post-truth, critical thinking is required to analyze the truth of an issue. This paper is made to question the truth of the defense carried out by the EU and Indonesia so that people are able to take a stand on what they believe is true. The truth is too often determined by the most massive information reported by the media, so to analyze the issues in this paper the author uses literacy observation method, especially through observations of the news in the media related to this issue. To analyze the real truth about the dispute between Indonesia and the EU on the issue of palm oil, it is necessary to understand the post truth theory, trade-off theory and national theory so as to analyze all the interests behind EU and Indonesian policies. Being critical by exploring the reality behind a truth that has been constructed by the media that distributes information is an absolute necessity for every individual in the post truth era.AbstrakPerseteruan antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia tentang kelapa sawit dipicu oleh pemboikotan UE terhadap komoditas kelapa sawit. Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit tentu merasa dirugikan oleh sikap UE tersebut karena kehilangan pasar. UE memboikot kelapa sawit karena tidak sesuai dengan komitmen UE dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada lingkungan. Kelapa sawit dinilai sebagai komoditas yang menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Indonesia menggugat perlakuan UE ke World Trade Centre (WTO) akibat diskriminasi UE terhadap kelapa sawit di pasar Eropa. Indonesia juga mempertanyakan komitmen UE terhadap SDGs yang seharusnya memperhatikan juga poin pemberantasan kemiskinan yang sedang diusahakan Indonesia. Perseteruan antara keduanya dengan pembelaan masing-masing menyisakan pertanyaan tentang kebenaran yang mereka bawa. Dunia yang masuk di era post truth memerlukan pemikiran yang kritis untuk menganalisa kebenaran akan suatu isu. Tulisan ini dibuat untuk mempertanyakan kembali kebenaran dari pembelaan yang dilakukan UE dan Indonesia sehingga masyarakat mampu menempati posisi yang benar-benar mereka inginkan. Kebenaran telah terlalu sering ditentukan oleh informasi yang paling masif diberitakan oleh media, sehingga untuk menganalisa isu pada tulisan ini penulis menggunakan pengamatan literasi, terutama mengamati berita-berita yang media distribusikan terkait isu ini. Untuk menganalisa kebenaran sesungguhnya tentang perseteruan Indonesia dan UE pada isu kelapa sawit perlu untuk memahami post truth theory, trade off theory, dan national theory sehingga mampu menganalisa segala kepentingan dibalik kebijakan UE dan Indonesia. Bersikap kritis dengan menggali kenyataan dibalik sebuah kebenaran yang telah terkontruksi oleh media yang mendistribusikan informasi adalah sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan oleh setiap individu di era post truth.
Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara [Cyber Security Governance and Indonesian Cyber Diplomacy by National Cyber and Encryption Agency] Hidayat Chusnul Chotimah
Jurnal Politica Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v10i2.1447

Abstract

The virtual world is one territory that is now taken into account in a national security state, in addition to land, sea and air territories. As one of the largest internet user countries in the world, Indonesia is vulnerable to cyber threats. In response to the said threat, the Indonesian government established the National Cyber and Encryption Agency (BSSN) as a national cyber institution mandated with the responsibility to maintain cyber security and sovereignty. This paper uses a qualitative approach to interpret concepts, definitions, characteristics, metaphors, symbols, and descriptions of things through library research. It elaborates further on the role of BSSN in the management of cyber security in Indonesia as well as in the implementation of Indonesian cyber diplomacy both through bilateral and multilateral cooperation.AbstrakDunia maya merupakan salah satu aspek yang saat ini ikut diperhitungkan dalam sebuah keamanan nasional suatu negara, di samping ranah darat, laut dan udara. Sebagai salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia, telah menjadikan Indonesia rentan atau tidak luput dari ancaman siber. Oleh sebab itu, untuk merespons ancaman tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi siber nasional yang berfungsi menjaga keamanan dan kedaulatan siber. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi dari suatu hal melalui studi pustaka. Tulisan ini akan memaparkan lebih jauh mengenai peran BSSN dalam tata kelola keamanan siber di Indonesia sekaligus dalam pelaksanaan diplomasi siber Indonesia baik yang dilakukan melalui kerjasama bilateral maupun multilateral.
Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi [The Failure of the Labor Movement And Labor Party in the Reform Era General Election] Dodi Faedlulloh
Jurnal Politica Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v10i2.1448

Abstract

This article explains about the labor movement as an agenda of its organization (labor party) to pursue labor’s aspirations which have been rarely accommodated by government. A possible strategy that can be devised by the labor movement to establish a political party is by developing a strong constituency. This can be achieved by accommodating discussions on important issues from the grassroot level to identify problems and solutions as a form of political education for both labors and the public in general. Moreover, the labor movement needs to promote coordination and avoid inter-organizational disharmony and division. All labor practitioners shall work together and share ideas to shape a committed vision towards establishment of the labor party. Another vital part of this agenda lies in the importance of the implementation of general elections that facilitates the movement of alternative parties. Therefore, current formal administrative rules that hinder the registration of new political parties need to be urgently revised to promote better democracy in Indonesia.AbstrakArtikel ini membahas tentang gerakan buruh dalam agenda membangun partainya sendiri untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi buruh yang selama ini tidak diakomodasi. Strategi yang bisa dilakukan oleh gerakan buruh untuk membuka kemungkinan membentuk partai politik yaitu dengan membangun konstituen yang kuat dengan cara melaksanakan penyerapan aspirasi dari bawah dalam mengidentifikasi masalah beserta tawaran solusi sebagai bentuk dari pendidikan politik bagi rakyat dan buruh. Selain itu, untuk mengurangi fragmentasi antar lintas organisasi, gerakan buruh juga harus segera melakukan konsolidasi. Seluruh aktivis buruh duduk bersama dan bermusyawarah merumuskan tujuan pembangunan partai buruh secara deliberatif. Hal yang tidak kalah penting dalam agenda membangun partai buruh ini yaitu pentingnya penyelenggaraan pemilu yang tidak mempersulit gerak partai-partai alternatif. Oleh karenanya, segala aturan administratif yang memberatkan dalam regulasi pembentukan partai politik saat ini perlu direvisi untuk meningkatkan kualitas demokratisasi dan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): Jurnal Politica Mei 2023 Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022 Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Politica Mei 2022 Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Politica November 2021 Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Politica Mei 2021 Vol 11, No 2 (2020): Jurnal Politica November 2020 Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Politica Mei 2020 Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019 Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Politica Mei 2019 Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Politica Mei 2018 Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Politica Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Politica Vol 7, No 2 (2016): Jurnal Politica Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Politica Vol 6, No 2 (2015): Jurnal Politica Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Politica Vol 5, No 2 (2014): Jurnal Politica Vol 5, No 1 (2014): Jurnal Politica Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Politica Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Politica Vol 3, No 2 (2012): Jurnal Politica Vol 3, No 1 (2012): Jurnal Politica Vol 2, No 2 (2011): Jurnal Politica Vol 2, No 1 (2011): Jurnal Politica More Issue